AKAN BERLANGSUNG :
***************************************************************
DIKLAT FUNGSIONAL SURTA TINGKAT AHLI periode 22 Agustus s.d 02 September 2016
***************************************************************
DIKLAT TEKNIS SIG LANJUT di MANADO periode 22 Agustus s.d 02 September 2016
***************************************************************
INFORMASI LEBIH LANJUT TENTANG DIKLAT GEOSPASIAL BIG, SILAHKAN HUBUNGI 021.8754601 & 081219296777
***************************************************************

Kamis, 18 Agustus 2016

URGENSI SISTEM REFERENSI GEOSPASIAL INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL

Persaingan dan tuntutan global yang semakin kompleks dan masif menuntut Indonesia untuk mempercepat pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang berkesinambungan dan tepat sasaran memerlukan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari para stakeholders. Diperlukan kebijakan-kebijakan publik yang benar dan tepat demi menyejahterakan masyarakat Indonesia. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa kunci keberhasilan pembangunan adalah kebijakan publik yang benar dan tepat [1]. Terdapat enam bidang yang perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat dan daerah saat ini, yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan manusia.

Penyusunan dan implementasi kebijakan publik yang benar dan tepat memerlukan perencanaan yang matang dan didasarkan pada pendekatan yang bersifat komprehensif. Salah satu informasi yang

Jumat, 22 April 2016

Ada 57 Ribu PNS di Indonesia Statusnya 'Misterius'

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menemukan 57 ribu pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia yang statusnya 'misterius'. BKN mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) tingkat provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia segera mengecek kembali PNS yang aktif atau tidak di lingkungan kerjanya. 

Tentu saja perlu dihindari potensi kerugian negara gara-gara uang gaji tetap mengalir kepada PNS 'misterius' itu.

"Kami kan maunya enggak ada uang yang hilang," kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana usai menghadiriacara pameran dan seminar Self Leadership and Cyber Government On HRD yang digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jabar di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (20/4/2016).

Bima menegaskan, pihaknya segera mencari tahu apakah para PNS 'misterius' itu tetap menerima gaji atau tidak hingga kini. Sebagai langkah antisipasi, BKN sudah memblokir data 57 ribu PNS 'misterius'. Namun status mereka, sambung Bima, masih tercatat dalam database BKN. 

Jumat, 08 Mei 2015

Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Sebagai Peluang Karier Bagi PNS

Semarang, - Jabatan karier Pegawai Negeri Sipil diperoleh dengan menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional setelah memenuhi syarat tertentu. Jabatan struktural akan memimpin satuan organiasi Negara dan lebih bersinggungan dengan hal managerial dan Leadershipsedangkan jabatan fungsional lebih dinamis, menuntut kemandirian tinggi, sistem kenaikan pangkat dan jabatan yang sistematis, periodik dan berkelanjutan. Tujuan penetapan jabatan fungsional adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja PNS dan unit kerjanya, meningkatkan karier PNS, dan meningkatkan profesionalisme PNS. Pengembangan jabatan fungsionalakan membawa konsekuensi organisasi menjadi sederhana (flat) dengan mengedepankan jabatan fungsional serta berkurangnya jabatan struktural, sehingga diperlukan alternatif karier yang menjanjikan bagi PNS.

Rumpun jabatan fungsional di Indonesia terdapat lebih dari 100 varian dimana salah satunya Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan. Jabatan ini hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung-jawab dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan survei dan pemetaan.

 
Design by PT. SCS TRAYA MAHADANA | Design by PT. SCS TRAYA MAHADANA |